Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang
PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung jawab dan akibat hukum PPAT dalam pembayaran Pajak BPHTB dengan tujuan memberikan e...
Saved in:
Main Authors: | Reta Permata Kasman, Khairani, Syofiarti |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2025-02-01
|
Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
Subjects: | |
Online Access: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/623 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Legalitas Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Tanah dan/atau Bangunan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)
by: Vanessa Maurizkha, et al.
Published: (2025-02-01) -
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021
by: Tri Supartini, et al.
Published: (2025-01-01) -
ANALISIS ZONA RAWAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN BERDASARKAN PERCEPATAN TANAH PUNCAK MENGGUNAKAN FORMULA KANAI
by: Giltro Kencoro, et al.
Published: (2023-08-01) -
Aktivitas Air Rebusan Daun dari Beberapa Tumbuhan dalam Menekan Pertumbuhan Sclerotium rolfsii Sacc. Penyebab Busuk Batang pada Tanaman Kacang Tanah secara In Vitro
by: Martinius Martinius, et al.
Published: (2019-06-01) -
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Bangunan (SIPBANG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Menggunakan Framework Scrum
by: Muhamad Rifky, et al.
Published: (2022-02-01)