Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun peraturan...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2025-01-01
|
| Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/620 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1823859477496987648 |
|---|---|
| author | Oktovianus Mirino Henrikus Renjaan Yusty F. Rahawarin |
| author_facet | Oktovianus Mirino Henrikus Renjaan Yusty F. Rahawarin |
| author_sort | Oktovianus Mirino |
| collection | DOAJ |
| description |
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun peraturan ini memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang belum memadai, serta birokrasi yang rumit. Artikel ini mengidentifikasi solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut, termasuk peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur pendukung, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyederhanaan prosedur pengadaan. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-736acfab1ea84c44a635b182f4b368b0 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2579-4701 2579-4914 |
| language | English |
| publishDate | 2025-01-01 |
| publisher | Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti |
| record_format | Article |
| series | Unes Journal of Swara Justisia |
| spelling | doaj-art-736acfab1ea84c44a635b182f4b368b02025-02-11T04:16:47ZengProgram Magister Ilmu Hukum Universitas EkasaktiUnes Journal of Swara Justisia2579-47012579-49142025-01-018410.31933/n1j87277Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua BaratOktovianus Mirino0Henrikus Renjaan1Yusty F. Rahawarin2Universitas Caritas IndonesiaUniversitas Caritas IndonesiaUniversitas Caritas Indonesia Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun peraturan ini memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang belum memadai, serta birokrasi yang rumit. Artikel ini mengidentifikasi solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut, termasuk peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur pendukung, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyederhanaan prosedur pengadaan. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/620Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019Pengadaan Barang dan JasaPapua Barat |
| spellingShingle | Oktovianus Mirino Henrikus Renjaan Yusty F. Rahawarin Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat Unes Journal of Swara Justisia Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang dan Jasa Papua Barat |
| title | Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat |
| title_full | Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat |
| title_fullStr | Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat |
| title_full_unstemmed | Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat |
| title_short | Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat |
| title_sort | efektivitas peraturan presiden nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di papua barat |
| topic | Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang dan Jasa Papua Barat |
| url | https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/620 |
| work_keys_str_mv | AT oktovianusmirino efektivitasperaturanpresidennomor17tahun2019tentangpengadaanbarangdanjasapemerintahuntukpercepatanpembangunankesejahteraandipapuabarat AT henrikusrenjaan efektivitasperaturanpresidennomor17tahun2019tentangpengadaanbarangdanjasapemerintahuntukpercepatanpembangunankesejahteraandipapuabarat AT yustyfrahawarin efektivitasperaturanpresidennomor17tahun2019tentangpengadaanbarangdanjasapemerintahuntukpercepatanpembangunankesejahteraandipapuabarat |